Komdigi Siapkan Integrasi Data Pemerintah, Masyarakat Tak Perlu Berulang Kali Serahkan Dokumen
Integrasi data pemerintah: Komdigi memperkuat sistem pertukaran data antarkementerian dan lembaga melalui SPLP, PDN, dan JIP agar masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen administrasi. Keamanan data: Pemerintah tetap menerapkan prinsip pengelolaan data di instansi asal serta memperhatikan keamanan akses, validitas informasi, dan perlindungan privasi masyarakat.
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat integrasi data antarkementerian dan lembaga melalui penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik tanpa harus berulang kali menyerahkan dokumen administrasi yang sama.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa keterhubungan data menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan sistem yang terintegrasi, data masyarakat yang sudah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali oleh instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Menurut Meutya, selama ini masyarakat masih sering menghadapi proses administrasi berulang ketika mengakses layanan dari instansi pemerintah yang berbeda. Melalui integrasi sistem, proses tersebut diharapkan menjadi lebih sederhana sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga.
Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Komdigi menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Infrastruktur ini berfungsi menghubungkan sistem elektronik antarkementerian dan lembaga agar dapat melakukan pertukaran data secara lebih efisien.
Pengembangan sistem tersebut juga didukung oleh infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiganya menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem layanan pemerintahan digital yang saling terhubung.
Meski demikian, integrasi data tidak berarti seluruh informasi masyarakat akan dikumpulkan dalam satu tempat. Pemerintah tetap menerapkan prinsip data remains at source, yaitu data tetap dikelola oleh instansi asal yang bertanggung jawab terhadap kualitas, pembaruan, dan keabsahan informasi.
Selain itu, pertukaran data antarlembaga harus mengikuti standar yang sama, termasuk pengaturan metadata, kode referensi, keamanan akses, dan keterlacakan penggunaan data. Hal tersebut diperlukan agar integrasi sistem tidak mengabaikan keamanan informasi maupun privasi masyarakat.
Penerapan teknologi ini diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Keberhasilannya nantinya tidak hanya dilihat dari kecanggihan sistem yang dibangun, tetapi juga dari kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat ketika mengakses pelayanan publik.
Dengan semakin kuatnya keterhubungan sistem digital pemerintah, Indonesia diharapkan dapat menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih praktis, efisien, dan transparan. an
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa keterhubungan data menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan sistem yang terintegrasi, data masyarakat yang sudah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali oleh instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Menurut Meutya, selama ini masyarakat masih sering menghadapi proses administrasi berulang ketika mengakses layanan dari instansi pemerintah yang berbeda. Melalui integrasi sistem, proses tersebut diharapkan menjadi lebih sederhana sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga.
Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Komdigi menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Infrastruktur ini berfungsi menghubungkan sistem elektronik antarkementerian dan lembaga agar dapat melakukan pertukaran data secara lebih efisien.
Pengembangan sistem tersebut juga didukung oleh infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiganya menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem layanan pemerintahan digital yang saling terhubung.
Meski demikian, integrasi data tidak berarti seluruh informasi masyarakat akan dikumpulkan dalam satu tempat. Pemerintah tetap menerapkan prinsip data remains at source, yaitu data tetap dikelola oleh instansi asal yang bertanggung jawab terhadap kualitas, pembaruan, dan keabsahan informasi.
Selain itu, pertukaran data antarlembaga harus mengikuti standar yang sama, termasuk pengaturan metadata, kode referensi, keamanan akses, dan keterlacakan penggunaan data. Hal tersebut diperlukan agar integrasi sistem tidak mengabaikan keamanan informasi maupun privasi masyarakat.
Penerapan teknologi ini diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Keberhasilannya nantinya tidak hanya dilihat dari kecanggihan sistem yang dibangun, tetapi juga dari kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat ketika mengakses pelayanan publik.
Dengan semakin kuatnya keterhubungan sistem digital pemerintah, Indonesia diharapkan dapat menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih praktis, efisien, dan transparan. an
