Mahfud MD Sebut Hasil Sadapan Prabowo Diduga Sampai ke Solo, Singgung Dugaan Makar
Pernyataan Mahfud MD: Dalam podcast Terus Terang, Mahfud menyoroti dugaan hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang disebut mengalir hingga ke Solo. Ia menduga informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memetakan dan mengganggu langkah pemerintah. Dugaan makar masih didalami: Mahfud menegaskan bahwa dugaan motif makar masih berupa analisis yang harus dibuktikan. Sementara itu, Bareskrim Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan unsur makar dalam perkara tersebut.
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (3/11/2026), Mahfud mengungkapkan sejumlah informasi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius dalam proses pengusutan perkara tersebut.
Salah satu hal yang disoroti Mahfud adalah dugaan aliran hasil penyadapan yang disebut telah sampai ke Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut diduga tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diolah dan dianalisis untuk mengetahui arah kebijakan serta langkah pemerintah.
Mahfud menyebut produk akhir penyadapan tersebut diduga dimanfaatkan pihak tertentu untuk memetakan berbagai langkah yang akan dilakukan pemerintah, termasuk kemungkinan menyusun strategi untuk mengganggu kebijakan yang sedang berjalan. an
"Produk finalnya itu sampai ke Solo," ungkap Mahfud dalam podcast tersebut.
Ia menilai persoalan ini perlu diusut secara menyeluruh, terutama untuk mengetahui siapa pihak yang menerima, mengolah, dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Mahfud juga mengaitkan perkara tersebut dengan kemungkinan adanya motif makar. Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak yang memiliki kewenangan dan akses terhadap perangkat kepolisian merupakan persoalan serius yang tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa dugaan motif makar yang disampaikannya masih merupakan analisis. Ia menyatakan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui fakta dan proses persidangan.
Selain menyoroti dugaan aliran informasi ke Solo, Mahfud juga menilai perkara penyadapan Presiden Prabowo sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam sejarah institusi Polri. Ia membandingkan besarnya persoalan tersebut dengan sejumlah kasus besar yang sebelumnya pernah melibatkan anggota kepolisian.
Perkembangan perkara ini turut mendapat perhatian aparat penegak hukum. Pada Minggu (8/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa penyidik masih mendalami dan menelusuri kemungkinan unsur makar dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Hingga perkembangan terakhir, para tersangka masih dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan pasal makar masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan kepala negara, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan pemanfaatan informasi rahasia untuk kepentingan tertentu. Pengusutan secara transparan diperlukan agar seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga menerima hasil penyadapan, dapat terungkap secara jelas.
Salah satu hal yang disoroti Mahfud adalah dugaan aliran hasil penyadapan yang disebut telah sampai ke Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut diduga tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diolah dan dianalisis untuk mengetahui arah kebijakan serta langkah pemerintah.
Mahfud menyebut produk akhir penyadapan tersebut diduga dimanfaatkan pihak tertentu untuk memetakan berbagai langkah yang akan dilakukan pemerintah, termasuk kemungkinan menyusun strategi untuk mengganggu kebijakan yang sedang berjalan. an
"Produk finalnya itu sampai ke Solo," ungkap Mahfud dalam podcast tersebut.
Ia menilai persoalan ini perlu diusut secara menyeluruh, terutama untuk mengetahui siapa pihak yang menerima, mengolah, dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
Mahfud juga mengaitkan perkara tersebut dengan kemungkinan adanya motif makar. Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak yang memiliki kewenangan dan akses terhadap perangkat kepolisian merupakan persoalan serius yang tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa dugaan motif makar yang disampaikannya masih merupakan analisis. Ia menyatakan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui fakta dan proses persidangan.
Selain menyoroti dugaan aliran informasi ke Solo, Mahfud juga menilai perkara penyadapan Presiden Prabowo sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam sejarah institusi Polri. Ia membandingkan besarnya persoalan tersebut dengan sejumlah kasus besar yang sebelumnya pernah melibatkan anggota kepolisian.
Perkembangan perkara ini turut mendapat perhatian aparat penegak hukum. Pada Minggu (8/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa penyidik masih mendalami dan menelusuri kemungkinan unsur makar dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Hingga perkembangan terakhir, para tersangka masih dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan pasal makar masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan kepala negara, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan pemanfaatan informasi rahasia untuk kepentingan tertentu. Pengusutan secara transparan diperlukan agar seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga menerima hasil penyadapan, dapat terungkap secara jelas.
