DPR RI Buka Masa Persidangan II 2026–2027, Sejumlah RUU dan Isu Strategis Jadi Sorotan
DPR RI resmi membuka masa persidangan II 2026–2027 dengan kehadiran 403 anggota dewan. Agenda DPR mencakup pembahasan sejumlah RUU serta pengawasan isu penyadapan Presiden, bansos, perundungan anak, dan ketahanan energi
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna ke-11 yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 403 anggota dewan. Sebanyak 11 anggota lainnya tercatat izin, sehingga total keanggotaan yang tercatat sebanyak 414 orang. Dengan jumlah kehadiran tersebut, pimpinan sidang menyatakan kuorum telah terpenuhi.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPR selama masa reses. Aspirasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sejumlah agenda legislasi menjadi perhatian dalam masa persidangan kali ini. DPR bersama pemerintah dijadwalkan membahas beberapa rancangan undang-undang, di antaranya RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, serta RUU Perkoperasian.
Selain pembahasan undang-undang, DPR juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah persoalan strategis nasional. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, tata kelola bantuan sosial, perundungan anak, hingga ketahanan energi nasional.
Puan mengingatkan seluruh anggota dewan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memastikan berbagai aspirasi masyarakat mendapatkan tindak lanjut melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026. Periode ini menjadi salah satu momentum penting bagi DPR untuk mendorong penyelesaian agenda legislasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. an
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 403 anggota dewan. Sebanyak 11 anggota lainnya tercatat izin, sehingga total keanggotaan yang tercatat sebanyak 414 orang. Dengan jumlah kehadiran tersebut, pimpinan sidang menyatakan kuorum telah terpenuhi.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPR selama masa reses. Aspirasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sejumlah agenda legislasi menjadi perhatian dalam masa persidangan kali ini. DPR bersama pemerintah dijadwalkan membahas beberapa rancangan undang-undang, di antaranya RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, serta RUU Perkoperasian.
Selain pembahasan undang-undang, DPR juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah persoalan strategis nasional. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, tata kelola bantuan sosial, perundungan anak, hingga ketahanan energi nasional.
Puan mengingatkan seluruh anggota dewan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memastikan berbagai aspirasi masyarakat mendapatkan tindak lanjut melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026. Periode ini menjadi salah satu momentum penting bagi DPR untuk mendorong penyelesaian agenda legislasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. an
