Geger Kasus Dugaan Penyadapan Presiden! Listyo Sigit Diberhentikan dari KSP dan Ditahan Bersama Dua Jenderal
Geger di Lingkaran Istana! Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatan Kepala KSP dan ditahan bersama dua jenderal lainnya terkait dugaan penyadapan Presiden. Siapa Dalang di Balik Kasus Ini? Dugaan penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 dan menyasar sejumlah tokoh penting. Namun, hingga kini motif dan pihak di balik kasus tersebut masih menjadi tanda tanya.
JAKARTA – Perkembangan mengejutkan terjadi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) setelah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.
Kasus yang menjadi perhatian nasional ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga sejumlah pihak lainnya.
Tidak hanya kehilangan jabatan di lingkungan Istana, Listyo Sigit kini juga harus menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri bersama dua tersangka lainnya.
Prabowo Teken Pemberhentian Listyo Sigit
Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat ke publik.
Sebagai pengganti sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi KSP tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Ketiganya adalah:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Irjen Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mendalami perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem tersebut pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang bukti juga diamankan, terdiri atas 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Istana Belum Mengetahui Dalang di Balik Kasus
Salah satu pertanyaan besar yang masih menjadi perhatian publik adalah siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut dan apa tujuan sebenarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum memperoleh informasi lengkap mengenai motif maupun pihak yang diduga menjadi dalang.
"Belum, belum. Tapi secara lengkap dan detail, itu kami tunggu dari proses penyidikan," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah menteri, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi masyarakat.
Pemerintah menyerahkan pengungkapan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum agar seluruh fakta dapat terungkap melalui proses penyidikan.
Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri
Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah penahanan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Listyo Sigit yang sebelumnya pernah memimpin institusi kepolisian selama lebih dari lima tahun, kini menjalani proses hukum di lingkungan institusi yang pernah dipimpinnya.
Bersama Listyo, dua perwira tinggi lainnya juga menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Meski demikian, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan. Penetapan tersangka dan penahanan bukan merupakan putusan bersalah. Seluruh dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Publik Menanti Hasil Penyidikan
Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan profesionalitas penegakan hukum di Indonesia.
Sejumlah pihak menilai pengusutan perkara harus dilakukan secara terbuka, mengingat dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan keamanan kepala negara, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi dan kebebasan masyarakat.
Hingga Kamis (5/11/2026), motif utama dugaan penyadapan dan pihak yang diduga menerima hasil intersepsi masih belum diungkap secara lengkap.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan terungkapnya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. an
Kasus yang menjadi perhatian nasional ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga sejumlah pihak lainnya.
Tidak hanya kehilangan jabatan di lingkungan Istana, Listyo Sigit kini juga harus menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri bersama dua tersangka lainnya.
Prabowo Teken Pemberhentian Listyo Sigit
Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat ke publik.
Sebagai pengganti sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi KSP tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Ketiganya adalah:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Irjen Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mendalami perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem tersebut pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang bukti juga diamankan, terdiri atas 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Istana Belum Mengetahui Dalang di Balik Kasus
Salah satu pertanyaan besar yang masih menjadi perhatian publik adalah siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut dan apa tujuan sebenarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum memperoleh informasi lengkap mengenai motif maupun pihak yang diduga menjadi dalang.
"Belum, belum. Tapi secara lengkap dan detail, itu kami tunggu dari proses penyidikan," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah menteri, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi masyarakat.
Pemerintah menyerahkan pengungkapan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum agar seluruh fakta dapat terungkap melalui proses penyidikan.
Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri
Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah penahanan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Listyo Sigit yang sebelumnya pernah memimpin institusi kepolisian selama lebih dari lima tahun, kini menjalani proses hukum di lingkungan institusi yang pernah dipimpinnya.
Bersama Listyo, dua perwira tinggi lainnya juga menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Meski demikian, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan. Penetapan tersangka dan penahanan bukan merupakan putusan bersalah. Seluruh dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Publik Menanti Hasil Penyidikan
Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan profesionalitas penegakan hukum di Indonesia.
Sejumlah pihak menilai pengusutan perkara harus dilakukan secara terbuka, mengingat dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan keamanan kepala negara, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi dan kebebasan masyarakat.
Hingga Kamis (5/11/2026), motif utama dugaan penyadapan dan pihak yang diduga menerima hasil intersepsi masih belum diungkap secara lengkap.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan terungkapnya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. an
